TAHURA NIPA-NIPA: BERKAH SUMBERDAYA AIR DANPOTENSIJASA LINGKUNGAN BAGI  MASYARAKAT

Hutan Gunung Nipa-Nipa memiliki potensi sumberdaya alam berupa keanekaragaman jenis flora dan fauna, tipe ekosistem dan obyek wisata alam. Hutan Gunung Nipa-Nipa cukup menarik bagi masyarakat dan merupakan habitat bagi berbagai jenis satwa yang dilindungi undang-undang.  Tak heran kemudian, kawasan Hutan Nipa-Nipa seluas 8.146 Ha itu, ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya (Tahura) berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 289/Kpts-II/95 tanggal 12 Juni 1995.

Sebagai kawasan pelestarian alam, Tahura Nipa-Nipa juga berfungsi sebagai koleksi tumbuhan dan satwa bagi kepentingan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi alam.

Disisi lain, Tahura juga memberikan jasa lingkungan sebagai penyedia air bersih yang bermanfaat langsung ke masyarakat Kendari di sekitar kawasan.

Sementara secara nilai ekonomi potensi sumber air bersih yang diperoleh masyarakat dari kawasan Tahura Nipa-Nipa mencapai Rp 2.436.456.000 (Data UPTD Tahura Nipa-Nipa, Thn. 2016). Berkah sumberdaya air dari Tahura Nipa-Nipa telah menopang kehidupan  sekitar 9.438 KK yang tersebar di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe.

Awalnya di tahun 1996, pemanfaatan air oleh masyarakat sekitar kawasan Tahura difasilitasi oleh LSM Sintesa melalui tokoh pemuda bernama Andi Rahmat. Ia  mewakili masyarakat sekitar tahura yang mengkaji potensi pemanfaatan air bersih kawasan, setahun kemudian LSM Sintesa menyetujui untuk memberikan bantuan dana kepada masyarakat sebesar  23 juta rupiah. Bantuan itu dikelola masyarakat dalam bentuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Dana tersebut dipergunakan untuk membangun infrastruktur jaringan air bersih, diantaranya  untuk pengadaan pipa sebanyak 1.070 buah. Total panjang pengadaan pipa mencapai kurang lebih 5 km dengan ukuran yang bervariasi mulai dari 3 inchi, 2,5, 1,5, dan ½ inci.

Sementara Sisa dana digunakan untuk membangun 2 bak penampungan, yaitu bak penangkap berukuran 1 m2 dan 3 buah, dan bak induk yang digunakan oleh 3 RT yakni RT Nasional berukuran 2×2 m2, RT 0,3 Alapae berukuran 4×5 m2, dan RT Amarilis dengan ukuran 2×2 m2.

Setelah infrastuktur terbangun, air mulai mengalir di rumah-rumah warga, dan iuranpun dikenakan mulai dari Rp10.000 hingga Rp15.000.  

Dengan jumlah anggota KSP berjumlah 75 orang saat ini, selama 11 tahun pinjaman kepada LSM Sintesa dapat dilunasi warga.

Banyaknya pengguna air dari Kawasan Tahura mengindikasikan bahwa keberadaan kawasan tersebut sangat vital bagi masyarakat disekitarnya. Salah satunya Jawahiruddin, seorang warga yang tinggal disekitar kawasan ini. Menurutnya kawasan tahura telah menopang kebutuhan air mereka selama bertahun-tahun, selain memanfaatkan air,  masyarakat juga memanfaatkan lahan yang ada dalam kawasan, tercatat sebanyak 1.030 masyarakat telah memanfaatkan  sekitar 524,988 Ha lahan kelola pertanian yang ada dalam kawasan Tahura (Komunitas teras, 2015).

Pengelolaan lahan pertanian tersebut terkait erat dengan kualitas dan kuantitas air yang diperoleh, dalam suatu kesatuan DAS.

Namun seiring dengan waktu, pemanfaatan kawasan Tahura, mulai menuai ancaman, terlihat dari berkurangnnya debit air yang dikonsumsi belakangan jika memasuki musim kemarau, aktifitas pembukaan lahan yang serampangan turut memperparah kondisi yang ada, berdasarkan keterangan warga sekitar, banjir bandang yang terakhir terjadi Mei 2017 lalu adalah banjir terbesar selama hidup mereka tinggal di sekitar kawasan Tahura Nipa nipa. Belum lagi konflik sengketa lahan pertanian/perkebunan yang terjadi antar sesama warga, kelompok tani hanya dijadikan tameng untuk menguasai dan memiliki lahan yang ada di sekitar kawasan.

Buruknya pemanfaatan lahan dan air akan  berimplikasi pada besarnya potensi bencana  yang mungkin terjadi, khususnya bagi Kota Kendari. Akibat dari menurunnya  kualitas dan kuantitas kawasan Tahura Nipa-Nipa, mengingat kawasan Tahura Nipa-Nipa  merupakan kawasan penyangga.

Andriyani selaku ketua BKM Sanua, sebuah kelompok swadaya yang memanfaatkan jasa air dari kawasan Tahura, menyatakan pesimis, bila tidak ada langkah-langkah untuk perbaikan, kawasan Tahura akan kehilangan sumber mata airnya.

Praktek pemanfaatan SDA yang tidak berkelanjutan, akan berdampak kepada masyarakat yang tidak dapat lagi menikmati jasa lingkungan seperti air bersih, seperti yang telah lama dilakukan masyarakat sekitar Tahura Nipa-nipa.  Oleh karena itu, dibutuhkan instrumen pengelolaan lingkungan, yaitu melalui imbal jasa lingkungan agar kelestarian kawasan dapat terjaga.

Terkait dengan skema imbal jasa lingkungan, Putra selaku Kepala Sub Bagian pengelolaan Tahura mengatakan bahwa saat ini, staf UPTD dan Komunitas Teras telah meng-inventarisasi data potensi air, sebagai embrio diberlakukannya system pembayaran/biaya kepada masyarakat pengguna air, khususnya masyarakat yang memanfaatkan air Tahura untuk kepentingan bisnis/usaha.

Jasa lingkungan hutan merupakan  hasil atau implikasi dari dinamika hutan berupa jasa yang mempunyai nilai atau memberikan keuntungan bagi kehidupan manusia. Imbal jasa lingkungan merupakan pendekatan untuk mempromosikan upaya konservasi lingkungan secara berkelanjutan. Bentuk konservasi yang dilakukan dapat berupa proteksi maupun rehabilitas hutan.

Apa jadinya bila hutan Tahura tidak terjaga? Tentunya masyarakat akan mengalami kekeringan air, tidak hanya itu, kerusakan hutan juga akan menimbulkan banjir, seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Kendari,

Pembayaran jasa lingkungan bermanfaat dalam menghubungkan berbagai pihak yang berkepnetingan baik itu dari pihak pengelola sumberdaya dengan mereka yang memanfaatkan sumber daya yang ada. Dengan adanya sistem biaya sebagai insentif yang diberikan oleh masyarakat pengguna air, dana tersebut dapat dipergunakan oleh pihak pengelola Tahura untuk menjaga dan merehabilitasi hutan sehingga sumberdaya air bersih untuk masyarakat dapat berkelanjutan.

Dengan demikian Pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi dalam pemanfaatan SDA, Tahura tetap lestari, namun tidak mengesampingkan hak masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Imbal jasa lingkungan didasarkan pada gagasan bahwa suatu kegiatan yang dilakukan oleh penyedia jasa lingkungan dalam mengelola sumber  daya alam memberikan keuntungan dan nilai positif (jasa lingkungan) yang dinikmati oleh pihak lain sebagai pemanfaat. Akan tetapi ada pihak yang kurang/tidak memahami dan atau/tidak menghargai jasa lingkungan tersebut, dengan kata lain kelompok pemanfaat tersebut menikmati jasa lingkungan itu secara cuma-cuma.

Skema imbal jasa lingkungan dipandang dapat mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berdaya guna, dan menjamin keberlanjutan fungsi sumber daya alam, tentu tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah (UPTD Tahura Nipa-Nipa) sendiri. Tetapi dibutuhkan kerjasama dan komitmen para pihak dalam pengaturan kompensasi jasa lingkungan untuk pengelolaan kawasan.

 Skema imbal jasa lingkungan dalam  penyelenggaraan konservasi kawasan Tahura Nipa-Nipa bisa memantik timbulnya kesadaran bagi terbangunnya hubungan sinergitas bagi masyarakat dan pemerintah. hubungan mutualisme secara sukarela antara pemerintah dan masyarakat pemanfaat jasa lingkungan air dapat memberi sumbangsih kemanfaatan kepada kedua belah pihak. Sejalan dengan pernyataan Pak Putra dari UPTD Tahura bahwa “pemerintah tidak boleh berdiri sendiri, begitu pula masyarakat, oleh karena itu mutlak diperlukan kerjasama”.

Di tempat lain, sebagai salah seorang warga yang memanfaatkan jasa lingkungan kawasan Tahura untuk air bersih, Eka (42Th) mengaku tidak keberatan dengan kebijakan tersebut. Bahkan kebijakan seperti ini, sudah lama ditunggu-tunggu sebagai kontribusinya atas pelestarian kawasan Tahura.

Sementara besaran iuran yang akan dikenakan pada pengguna air, Dr. La Baco selaku akademisi dari UHO mengatakan bahwa perlu dilakukan kajian mengenai keinginan membayar oleh masyarakat atau dikenal dengan kajian willingness to pay, selain itu perlu dibuat peraturan daerah (PERDA) yang mempersyaratkan naskah akademik.

THE ABUNDANCE OF KARST-RIPARIAN FOREST IN THE CATCHMENT AREA OF SAMPOLAWA RIVER BAUBAU, SOUTHEAST SULAWESI

Abstract

Riparian forest is a source energy and matter for the aquatic ecosystem. The abilities of riparian forest are to control and recycle the allochthonous inputs from the upland drainage basin and the river itself. This processess are a fundamental aspect of river ecology. We studied the riparian forest in karst ecosystem setting, at the protected forest of Sampolawa headwaters river, Baubau, Southeast Sulawesi. We focussed on the structure and composition of species richness of the forest. Data were collected using quadrate methods, 20mx20m, with 4 replicates placed at each river side. Results reveal that the forest compossed of 7 growth-forms, trees, saplings, seedlings, palm, herbs, liana, and spike moss. The tree species richness of tree and sapling was 33 and 37 species in consecutively. The tree species of Sphatolobus sp., Aglaia silvestris, and Canarium asperum dominated this riparian forest. Similarly the sapling dominance were Sphatolobus sp., Aglaia sp., and Chrysophyllum lanceolatum, as well as the seedlings of Sphatolobus sp., Palaquium obovatum and Chrysophyllum lanceolatum. Thus, the Sphatolobus sp. will be the future tree. However, Anthocephalus macrophyllus saplings were not found, thus this tree was endangered. Soil nutrients of NO3, NH4, PO4, and C organic were high, which indicated that the litterfall decomposition occurred at the forest riparian floor. The Riparian forest was a primary forest and very diversed in species richnes but had low densities. All the tree, sapling, and seedling species characterized the riparian forest of karst ecosystem at the headwaters of Sampolawa River in the karst ecosystem setting.


Keywords: Anthocephalus, karst-riparian forest, headwaters